E-Wallet Jadi Modus Baru Transaksi Judi Online, Menkominfo: Nilainya Lampaui Rp 5,6 Triliun

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa e-wallet atau dompet digital telah menjadi metode baru untuk transaksi judi online. Menurut data dari Kementerian Kominfo, nilai transaksi judi online melalui dompet digital telah mencapai lebih dari Rp 5,6 triliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Budi Arie dalam sebuah diskusi publik berjudul “Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Digital yang Aman” yang disiarkan secara daring pada Kamis (17/10/2024). Budi Arie juga menekankan bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Kementerian Kominfo telah mengambil langkah tegas dengan mengajukan pemblokiran terhadap 573 akun e-wallet yang terlibat dalam transaksi judi online. Sejak tahun 2017 hingga 14 September 2024, Kementerian Kominfo telah berhasil memblokir akses lebih dari 4,7 juta konten judi online. Mereka juga telah menangani sekitar 72.000 konten judi online yang disisipkan pada situs-situs lembaga pemerintah dan pendidikan. Selain itu, pihak berwenang juga telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memblokir 7.599 rekening bank terkait judi online.

Artikel yang dipublikasikan di Kompas.com dengan judul “E-Wallet Jadi Modus Baru Transaksi Judi Online, Menkominfo: Nilainya Lampaui Rp 5,6 Triliun” memberikan gambaran mengenai dampak maraknya transaksi judi online melalui e-wallet. Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya upaya bersama untuk menekan peredaran judi online yang semakin meluas. Langkah-langkah penindakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo menunjukkan komitmen dalam menangani permasalahan ini secara serius.

Upaya pemblokiran terhadap akun e-wallet, konten judi online, dan rekening bank yang terlibat merupakan langkah konkret untuk meminimalisir transaksi judi online. Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap berbagai aktivitas ilegal di dunia digital. Dengan adanya kerja sama antarlembaga, diharapkan ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih aman dan bersih dari praktik judi online yang merugikan masyarakat.

Masalah transaksi judi online melalui e-wallet perlu dicermati dengan serius mengingat dampak negatifnya terhadap keuangan dan moral masyarakat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online agar ekosistem digital dapat menjadi lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pengguna. Langkah-langkah penegakan hukum dan pemblokiran yang diterapkan Kementerian Kominfo menjadi langkah awal untuk membersihkan ruang digital dari aktivitas ilegal tersebut.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 telah mencapai jumlah yang cukup mengkhawatirkan, yaitu lebih dari Rp 600 triliun. Sebelumnya, Budi Arie memperingatkan para perusahaan penyedia layanan e-wallet yang memfasilitasi praktik perjudian online dengan keras. Berdasarkan data yang diterima Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), teridentifikasi lima perusahaan e-wallet yang masih terlibat dalam memfasilitasi judi online. Nilai transaksi yang terjadi melalui lima dompet digital ini mencapai triliunan rupiah.

Dalam siaran pers Kemenkominfo pada Jumat (11/10/2024), Budi Arie menegaskan bahwa ada lima perusahaan e-wallet yang tetap memfasilitasi kegiatan perjudian online meskipun sudah dilarang. Budi Arie menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap perusahaan-perusahaan tersebut apabila terbukti bertindak melawan larangan tersebut. Kelima perusahaan e-wallet yang dimaksud adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

Data yang diungkapkan Menkominfo menunjukkan bahwa sebanyak 4 juta individu terlibat dalam praktik judi online, dengan mayoritas di antaranya berusia 30-50 tahun. Hal ini memperlihatkan dampak yang cukup signifikan dari praktik perjudian online terhadap masyarakat di Indonesia. Untuk itu, langkah tegas dan penindakan yang lebih kuat terhadap praktik judi online menjadi sebuah keharusan guna melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Keterlibatan lima perusahaan e-wallet tersebut dalam memfasilitasi judi online memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi yang telah diberlakukan. Penegakan hukum yang lebih keras diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi praktik perjudian online di Indonesia. Pemerintah perlu terus melakukan pemantauan dan tindakan preventif guna menghentikan praktik ilegal ini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Demikianlah gambaran mengenai kasus transaksi judi online yang melibatkan perusahaan e-wallet di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan PPATK akan terus melakukan langkah-langkah penindakan dan pengawasan untuk meminimalisir dampak negatif dari praktik perjudian online ini. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam praktik perjudian online yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.